oleh

Banjir Di Kota Palembang Sudah Darurat, HMI Nilai Pemkot Sudah Gagal

Palembang, SUMSELGO – Pemerintah Kota Palembang, dinilai oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang, gagal dalam mengatasi banjir. Bahkan, Pemkot dinilai hanya memikirkan pencitraan saja ketimbang membenahi dan mencari solusi penyebab terjadinya banjir di kota Pempek itu.

Hal itu dikatakan langsung oleh Ulil Mustofa, ketua HMI Cabang Palembang, saat menggelar press conference belum lama ini.

Menurut Ulil, banjir di kota Palembang sudah berada di posisi darurat. Karena, ketika hujar lebat mengguyur kota Palembang, banjir tidak bisa dielakkan.

“Terbaru, banjir yang terjadi kemarin (Sabtu) akibat hujan deras mengguyur kota Palembang, pada Sabtu dini hari (25/12/2021) sekitar pukul 02.00 WIB. Akibat banjir tersebut, dikabarkan dua warga meninggal dunia. Yaitu seorang perempuan yang terseret arus banjir dan ditemukan tewas, kemudian ada salah satu dosen di UIN Raden Fatah Palembang, yang meregang nyawa akibat tersengat listrik saat banjir. Diketahui dosen tersebut hendak mencabut aliran listrik,” beber Ulil.

Sementara, sambung Ulil Pemkot Palembang, mengklaim telah mengatasi genangan air di sejumlah titik yang menjadi langganan genangan air di wilayah Palembang.

“Terbukti hari ini (kemarin,red) yang terpantau ada dua korban jiwa akibat banjir yang melanda. Tentu atas musibah itu, HMI Cabang Palembang, turut berbelasungkawa. Belum lagi dampak lainnya akibat banjir, seperti kendaraan mogok atau alat elektronik yang rusak,” tambahnya.

Padahal khususnya HMI Cabang Palembang sudah seringkali mendiskusikan, mengkaji bahkan menyuarakan terkait banjir ini termasuk memberikan masukan dan coba memberikan solusi namun tidak pernah di tanggapi oleh pemerintah kota Palembang.

“Oleh karena itu kami mempertanyakan keseriusan Pemkot Palembang, yang dipimpin oleh Bapak Harnojoyo dalam menangani banjir, karena masih banyak titik banjir di wilayah kota Palembang,” terangnya.

Selain itu, kemungkinan sambung Ulil banyak dari dari gedung yang tidak sesuai dengan AMDAL khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemkot Palembang juga dinilai gagal memfungsikan sungai, kolam retensi dan rawa sebagai tempat penampungan air, dan drainase serta area terbuka hijau sehingga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi. Akibatnya, bencana banjir tidak dapat dihindari dan terus terjadi setiap tahun saat masuk musim penghujan.

“Pemerintah Kota Palembang gagal dan hanya pencitraan saja dalam pemetaan upaya mitigasi daerah rawan bencana banjir dan penanganannya. Untuk menindaklanjuti ini kami akan mengumpulkan data terkait anggaran pembenaran drainase, retensi pompa air, maintenance pompa retensi yang kami melihat ada indikasi dugaan korupsi yang nantinya kami akan sampaikan kepada pihak yang berwewenang,” pungkasnya. (mil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed